Mengukur Ketimpangan Pendapatan Penduduk Jambi dengan Gini Ratio

Pemerataan pendapatan menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Pertumbuhan ekonomi yang selama ini dianggap sebagai salah satu indikator perbaikan ekonomi tidak bisa mengukur tingkat kesejahteraan dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, tergantung dari mana sumber-sumber pertumbuhan itu berasal.

Terdapat beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan di suatu wilayah. Salah satu indikator yang lazim digunakan untuk menghitung ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1. Ketimpangan pendapatan dikatakan rendah apabila nilai Gini Ratio kurang dari 0,3 dan dikatakan ketimpangan pendapatan sedang apabila nilai Gini Ratio diantara 0,3 dan 0,5 serta dikatakan ketimpangan pendapatan yang tinggi apabila nilai Gini Ratio lebih dari 0,5.
Gini Ratio juga dapat dilihat dari kurva lorenz, dimana Gini ratio merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Apabila kurva lorenz mendekati diagonal berarti pendapatan semakin merata karena nilai Gini Ratio makin kecil.

Hasil penghitungan indeks Gini Ratio dengan mengunakan data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2007 di Provinsi Jambi sebesar 0,233. Apabila dilihat per kabupaten/kota, angka indeks terbesar di kota Jambi sebesar 0,263 sedangkan angka indeks terendah di kabupaten Sarolangun sebesar 0,141. Hasil penghitungan kabupaten yang lain bila diurutkan dari ketimpangan terbesar yaitu Tanjab Barat 0,261, Merangin 0,231, Kerinci 0,230, Muaro Jambi 0,221, Tebo 0,205, Batang hari 0,194, Tanjab Timur 0,194 dan Bungo 0,180. Secara umum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi tergolong memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah.

Note : Penghitungan rata-rata pendapatan dengan data SUSENAS didekati dengan pengeluaran karena dikhawatirkan nilai pendapatan akan underestimate.

Bulan Februari 2009, Inflasi Kota Jambi 0,66 %

• Pada bulan Februari 2009, inflasi di Kota Jambi sebesar 0,66 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 115,92.
• Inflasi terjadi pada lima kelompok barang dan jasa karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,97 persen, kelompok perumahan, listrik, air, gas dan bahan bakar sebesar 3,51 persen, kelompok sandang sebesar 2,08 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,27 persen serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,06 persen.
• Deflasi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 0,48 persen dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,44 persen.
• Laju inflasi tahun kalender (Januari – Februari)1 2008 mencapai 1,08 persen, sedangkan laju inflasi “year to year” (Februari 2009 terhadap Februari 2008)2 tercatat sebesar 11,37 persen.

Kesenjangan Pendapatan di Provinsi Jambi

Perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia serta kondisi infrastruktur antar wilayah menyebabkan terjadinya kesenjangan (disparitas) pembangunan. Salah satu alat untuk menganalisis tingkat ketimpangan ekonomi adalah Indeks Williamson atau Coefficient of Variation Williamson (CVw). Nilai Indeks Williamson berada antara 0 dan 1. Jika nilai Indeks Williamson mendekati nol, maka tingkat pemerataan di Propinsi Jambi adalah baik, dengan kata lain tidak terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota. Sebaliknya jika nilai Indeks Williamson mendekati nilai satu, maka tingkat ketimpangan atau disparitas regional di Propinsi Jambi semakin memburuk.

Hasil penghitungan koefisien varians tertimbang Williamson untuk Provinsi Jambi selama periode 2004 sampai 2007 menunjukkan kecendrungan menurun. Nilai CVw pada tahun 2004 mencapai 0,505 dan turun drastis menjadi 0,398 pada tahun 2005 ; dan 0,358 pada tahun 2007. Besaran Indeks yang mendekati 0 menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antar daerah (kabupaten/kota) di Provinsi Jambi semakin rendah. Dengan kata lain, hasil pembangunan (yang tercermin dalam PDRB perkapita) dinikmati secara cukup merata dalam ruang lingkup Provinsi Jambi.

Keterangan: Data yang digunakan adalah PDRB Perkapita (dengan migas) Kabupaten/Kota dan Provinsi Jambi Periode 2004-2007. CVw akan menunjukkan hasil yang berbeda bila data yang digunakan adalah PDRB Per kapita tanpa migas.